Pemkab Jember Terbitkan Pedoman Teknis Rembuk Stunting 2026, Hasil Forum Wajib Masuk RKPDes

JEMBER – Penanganan masalah stunting di Kabupaten Jember tidak lagi sekadar jargon atau formalitas seremonial semata. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bergerak cepat memperkuat barisan penanganan dari tingkat paling bawah melalui penerbitan Pedoman Teknis Rembuk Stunting Desa Tahun 2026. Langkah strategis ini ditegaskan lewat Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Nomor 400.10.1/1556/35.09.321/2026 tertanggal 26 Juli 2026 yang ditandatangani atas nama Sekretaris Daerah oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Indra Tri Purnomo. Melalui instruksi tersebut, seluruh camat—kecuali wilayah perkotaan seperti Sumbersari, Patrang, dan Kaliwates—serta para kepala desa diminta untuk segera menindaklanjuti dan memfasilitasi jalannya forum Rembuk Stunting Desa.

"Rembuk Stunting Desa bukan sekadar kegiatan musyawarah tahunan, melainkan sebuah gerakan kolektif desa untuk menyelamatkan masa depan generasi," tegas dokumen pedoman teknis tersebut.

Tiga Tahapan Penting: Berbasis Data, Bukan Tebak-Tebakan

Dalam pedoman teknis tersebut, pelaksanaan rembuk stunting diawali dengan mekanisme konvergensi yang terstruktur dalam tiga tahapan utama: Pra-Rembuk, Pelaksanaan Rembuk, dan Pasca-Rembuk.

1. Pra-Rembuk Stunting, Pemerintah desa bersama Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Rumah Desa Sehat (RDS) membentuk kepanitiaan serta melakukan pendataan ketat. Data dikumpulkan secara mendalam pada 5 kelompok sasaran kunci:
• Remaja putri
• Calon pengantin (catin)
• Ibu hamil dan nifas
• Anak usia 0–59 bulan (balita)
• Keluarga sasaran berisiko
2. Pelaksanaan Rembuk, Forum musyawarah desa memaparkan data kondisi riil di lapangan, mulai dari kasus anemia pada remaja, ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), hingga balita yang terindikasi stunting. Forum ini kemudian menyepakati daftar kegiatan prioritas intervensi gizi spesifik maupun sensitif.
3. Pasca-Rembuk, Hasil kesepakatan tidak boleh berhenti di atas kertas berita acara saja. Hasil forum wajib diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2027 serta dokumen APBDes 2027. Usulan yang menjadi kewenangan supra-desa nantinya disalurkan melalui Daftar Usulan RKP (DU-RKP) ke tingkat kecamatan dan kabupaten.

Kolaborasi Lintas Sektor

Untuk memantapkan jalannya program, Pemkab Jember menekankan pentingnya integrasi dan kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya kepala desa dan BPD, keterlibatan aktif Bidan Desa, petugas Puskesmas, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Pendamping PKH, Penyuluh Pertanian, hingga Kepala KUA sangat krusial dalam mengawal pembinaan kesehatan dan gizi.

Pemkab Jember juga menetapkan batas waktu pelaporan. Dokumen hasil rembuk desa—mulai dari Berita Acara, Daftar Hadir, Notulensi, hingga Form Hasil Kajian—wajib dikirimkan dalam bentuk soft file PDF ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan forum.

Dengan pengawalan ketat berbasis data digital seperti e-HDW dan SDGs Desa, komitmen bersama ini diharapkan mampu mengikis angka stunting di Kabupaten Jember secara signifikan dan berkelanjutan. (*)

File dan Template dibawah ini:

Lampiran_Pedoman_Teknis_Rembuk_Stunting_Desa Pedoman_Rembuk_Stunting_Desa_Tahun_2026