Gabungan organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Jember menyatakan status darurat pembangunan desa. Hal ini dipicu oleh anjloknya alokasi Dana Desa (DD) secara drastis akibat pengalihan fokus anggaran Pemerintah Pusat untuk operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Pengalihan kebijakan anggaran tersebut berdampak langsung pada pemangkasan nominal Dana Desa yang diterima setiap desa di Jember. Jika sebelumnya setiap desa mengelola alokasi anggaran berkisar Rp 1,5 miliar hingga Rp 3 miliar per tahun, saat ini jumlah tersebut menyusut signifikan menjadi sekitar Rp 300 juta.

Ketimpangan alokasi anggaran ini dinilai telah melumpuhkan roda pembangunan fisik dan pelayanan dasar publik di tingkat tapak. "Mayoritas kepala desa hari ini menjerit tak berdaya di tengah efisiensi besar-besaran yang terjadi. Banyak jalan rusak yang tidak bisa dibangun, penerangan jalan umum minim, dan jembatan ambruk yang terbengkalai. Korbannya adalah masyarakat pedesaan," bunyi pernyataan tertulis PKDI dan APDESI Jember yang disampaikan pada Senin (10/8/2026).

Desak Bupati Turun Tangan

Dalam audiensinya (hearing), para kepala desa menekankan bahwa keterbatasan anggaran daerah tidak boleh terus-menerus dijadikan alasan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk menunda pembangunan. Sebagai bagian integral dari daerah, masyarakat desa turut memberikan kontribusi ekonomi dan Pajak Daerah yang signifikan.

PKDI dan APDESI menegaskan beberapa poin pernyataan sikap strategis yang ditujukan kepada Bupati Jember dan DPRD Kabupaten Jember, di antaranya:

1. Kehadiran dan Keputusan Bupati: Meminta Bupati Jember hadir secara langsung untuk memimpin penanganan masalah dan tidak sekadar memberikan penjelasan formal soal keterbatasan anggaran.
2. Inovasi Skema Pembiayaan: Mengingat keterbatasan APBD, Pemkab dan DPRD didesak aktif mencari formulasi serta sumber pembiayaan lain yang sah dan masuk akal untuk menutupi defisit pembangunan.
3. Pemetaan Skala Prioritas: Melibatkan pemerintah desa secara langsung dalam menentukan infrastruktur mendesak yang harus segera ditangani. 

Poin Tuntutan Konkret

Selain kepastian regulasi dan anggaran, para kepala desa juga melayangkan lima tuntutan konkret yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Jember: 

1. Infrastruktur Merata,  Pembangunan jalan dan penerangan jalan umum yang merata di seluruh 226 desa di Kabupaten Jember. 
2. Pemberdayaan Masyarakat,  Pengalokasian Bantuan Keuangan Desa (BKD) atau program sejenis khusus untuk pemberdayaan ekonomi warga.
3. Perlindungan Alokasi Dana, Meminta Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BGH) tidak dipangkas, melainkan ditingkatkan.
4. Fasilitas Kesehatan, Penyerahan operasional unit Ambulans Desa secara menyeluruh kepada seluruh pemerintah desa. 
5. Integritas Program Daerah,  Pelibatan wajib pemerintah desa dalam setiap program strategis kabupaten, seperti Homecare dan program Ketahanan Pangan.

 Hingga berita ini diturunkan, perwakilan PKDI dan APDESI Jember menegaskan bakal terus mengawal komitmen dan langkah nyata Pemkab Jember agar aspirasi ini tidak sekadar berakhir sebagai dokumen administratif.